UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa
setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera
lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara
sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel. bermutu, aman,dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan;
c. bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu membentuk
Undang-Undang tentang Kebidanan;
Mengingat : Pasal
20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN
BAB
I
KETENTUAN
UMUM
Pasal
1
Dalam
Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.Kebidanan
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan
kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan,
persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan
anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2.Pelayanan
Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian
integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri,
kolaborasi, dan/atau rujukan.
3.Bidan
adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan
baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh
Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik
Kebidanan.
4.Praktik
Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam
bentuk asuhan kebidanan.
5.Asuhan
Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan
keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan
ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.
6.Kompetensi
Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh Bidan yang meliputi pengetahuan,
keterampilan, dan sikap untuk memberikan Pelayanan Kebidanan.
7.Uji
Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi
Kebidanan.
8.Sertifikat
Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Bidan yang telah lulus
Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Kebidanan.
9.Sertifikat
Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan Praktik Kebidanan yang
diperoleh lulusan pendidikan profesi.
10.Registrasi
adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki Sertifikat
Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu
lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik
Kebidanan.
11.Surat
Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh konsil Kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi.
12.Surat
lzin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian
kewenangan untuk menjalankan Praktik Kebidanan.
13.Fasilitas
Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat.
14.Tempat
Praktik Mandiri Bidan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan
oleh Bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung
kepada klien.
15.Bidan
Warga Negara Asing adalah Bidan yang berstatus bukan Warga Negara Indonesia.
16.Klien
adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok yang melakukan konsultasi
kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung
maupun tidak langsung oleh Bidan.
17.Organisasi
Profesi Bidan adalah wadah yang menghimpun Bidan secara nasional dan berbadan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18.Konsil
Kebidanan yang selanjutnya disebut Konsil adalah bagian dari Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia yang tugas, fungsi, wewenang, dan keanggotaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Wahana
Pendidikan Kebidanan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan
sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Kebidanan.
20.Pemerintah
Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
21.Pemerintah
Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.
22.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
Pasal 2
Penyelenggaraan
Kebidanan berasaskan
a.
perikemanusiaan;
b.
nilai ilmiah;
c.
etika dan profesionalitas;
d.
manfaat;
e.
keadilan;
f.
pelindungan; dan
g. keselamatan Klien.
Pasal 3
Pengaturan
penyelenggaraan Kebidanan bertujuan :
a.
meningkatkan mutu pendidikan Bidan;
b.
meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
c.
memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien; dan
d.
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru
lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.
BAB II
PENDIDIKAN KEBIDANAN
Pasal
4
Pendidikan
Kebidanan terdiri atas :
a.
pendidikan akademik;
b.
pendidikan vokasi; dan
c.
pendidikan profesi.
Pasal
5
(1)
Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
a.
program sarjana;
b.
program magister; dan
c.
program doktor.
(2)
Lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
melanjutkan program pendidikan profesi.
Pasal 6
(1)
Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan program
diploma tiga kebidanan.
(2)
Lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi
Bidan lulusan pendidikan profesi harus melanjutkan program pendidikan setara
sarjana ditambah pendidikan profesi.
Pasal 7
Pendidikan
profesr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan program lanjutan
dari program pendidikan setara sarjana atau program sarjana.
Pasal 8
Lulusan
pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mendapatkan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 9
(1)
Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh
perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan Kebidanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai
Wahana Pendidikan Kebidanan.
(3)Penyediaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. kepemilikan; atau b. kerja
sama.
(4)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
persyaratan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana
Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10
Perguruan
tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Kebidanan diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 11
(1)
Penyelenggaraan pendidikan Kebidanan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Kebidanan.
(2)
Standar Nasional Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)
Standar Nasional Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, asosiasi institusi pendidikan, dan
Organisasi Profesi Bidan.
(4)
Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
Pasal 12
(1)
Dalam rangka menjamin mutu lulusan, penyelenggara pendidikan Kebidanan hanya
dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
(2)
Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan
Bidan di daerah masingmasing.
(3)
Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 13
(1)
Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Kebidanan harus memiliki
dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. perguruan tinggi;
dan/atau b. Wahana Pendidikan Kebidanan.
(3)
Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1)
Dosen yang berasal dari Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf b melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
(2)
Dosen yang berasal dari Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang
memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen
yang berasal dari Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 15
Tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dapat bcrasal dari
pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1)
Mahasiswa Kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi
harus mengikuti Uji Kompetensi yang bersifat nasional.
(2)
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelulusan
pendidikan vokasi atau pendidikan profesi.
Pasal 17
(1)
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh
perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Bidan, lembaga
pelatihan tenaga kesehatan, atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan
yang terakreditasi.
(2)
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencapai
standar kompetensi Bidan.
Pasal 18
(1)
Standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disusun
oleh Organisasi Profesi Bidan dan Konsil berkoordinasi dengan Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia.
(2) Standar kompetensi Bidan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari standar profesi Bidan yang
disahkan oleh Menteri.
Pasal 19
(1)
Mahasiswa pendidikan vokasi Kebidanan yang lulus Uji Kompetensi memperoleh
Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
(2)
Mahasiswa pendidikan profesi Kebidanan yang lulus Uji Kompetensi memperoleh
Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
Pasal 20
Tata
cara Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. BAB III REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK Bagian Kesatu
Registrasi.
Pasal 21
(1)
Setiap Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki STR.
(2)
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil kepada Bidan yang
memenuhi persyaratan.
(3)
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a.
memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
Kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
c.
memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
d.
memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
e.
membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi.
Pasal 22
(1)
STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi
persyaratan.
(2)
Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
memiliki STR lama;
b.
memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
c.
memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
d.
membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
e.
telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi; dan
f.
memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau
kegiatan ilmiah lainnya.
Pasal 23
Konsil
harus menerbitkan STR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
pengajuan STR diterima.
Pasal 24
Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Konsil.
Bagian Kedua
Izin Praktik
Pasal 25
(1)
Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki izin praktik.
(2)
lzin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPB.
(3)
SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/kota tempat Bidan menjalankan praktiknya.
(4)
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
menerbitkan SIPB paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan SIPB
diterima.
(5)
Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidan harus
memiliki:
a.
STR yang masih berlaku; dan
b.
tempat praktik.
(6)
SIPB berlaku apabila :
a.
STR masih berlaku; dan
b.
Bidan berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB.
Pasal 26
(1)
Bidan paling banyak mendapatkan 2 (dua) SIPB.
(2)
SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :
a.
1 (satu) di Tempat Praktik Mandiri Bidan dan 1 (satu) di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan selain di Tempat Praktik Mandiri Bidan; atau
b.
2 (dua) Praktik Kebidanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan selain di Tempat
Praktik Mandiri Bidan.
Pasal 27
SIPB
tidak berlaku apabila :
a.
Bidan meninggal dunia;
b.
habis masa berlakunya;
c.
dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ; atau
d.
atas permintaan sendiri.
Pasal 28
(1)
Setiap Bidan harus menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang sesuai
dengan SIPB.
(2)
Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang tidak sesuai
dengan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa :
a.
teguran tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan; atau
c.
pencabutan izin.
Pasal 29
Ketentuan
lebih lanjut mengenai izin praktik Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 30
(1)
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendayagunakan Bidan yang
memiliki STR dan SIPB.
(2)
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan yang
tidak memiliki STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa :
a.
teguran tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan; atau
c.
pencabutan izin.
(3)
Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV BIDAN WARGA NEGARA INDONESIA
LULUSAN LUAR NEGERI
Pasal
31
(1)
Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan menjalankan Praktik
Kebidanan di Indonesia wajib memiliki STR dan SIPB.
(2)
STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Bidan warga
negara Indonesia lulusan luar negeri mengikuti evaluasi kompetensi.
Pasal 32
(1)
Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan
melalui: a. penilaian kelengkapan administratif; dan b. penilaian kemampuan
melakukan praktik Kebidanan.
(2)
Penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi: a. penilaian keabsahan dan penyetaraan ijazah oleh menteri yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
b.
surat keterangan sehat fisik dan rnental; dan
c.
surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi.
(3)
Penilaian kemampuan melakukan Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)
Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah memenuhi penilaian
kelengkapan administratif dan lulus penilaian kemampuan melakukan Praktik
Kebidanan memperoleh surat keterangan lulus evaluasi kompetensi.
(5)
Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah memperoleh surat
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh STR.
(6)
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Konsil setelah memenuhi
persyaratan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 33
(1)
Ketentuan mengenai tata cara Registrasi, masa berlaku STR, dan Registrasi ulang
STR bagi Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri berlaku secara
mutatis mutandis sesuai Pasal 21 sampai dengan Pasal 23.
(2)
Ketentuan mengenai izin Praktik Kebidanan bagi Bidan warga negara Indonesia
lulusan luar negeri berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 25 sampai
dengan Pasal 30.
BAB V BIDAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 34
(1)
Bidan Warga Negara Asing dapat menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia
berdasarkan permintaan pengguna Bidan Warga Negara Asing.
(2)
Penggunaan Bidan Warga Negara Asing harus mendapatkan rzin Pemerintah Pusat
dengan mempertimbangkan ketersediaan Bidan yang ada di Indonesia.
(3)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
(4)
Bidan Warga Negara Asing yang menyelenggarakan Praktik Kebidanan di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk alih teknologi
dan/atau ilmu pengetahuan.
Pasal 35
(1)
Bidan Warga Negara Asing yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia
wajib memiliki STR sementara dan SIPB.
(2)
STR sementara dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah
Bidan Warga Negara Asing mengikuti evaluasi kompetensi.
Pasal 36
(1)
Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan
melalui:
a.
penilaian kelengkapan administratif; dan
b.
penilaian kemampuan melakukan praktik Kebidanan.
(2)
Penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a.
penilaian keabsahan dan kesetaraan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
b.
surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
c.
surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi.
(3)
Penilaian kemampuan melakukan Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi.
(4)
Bidan Warga Negara Asing yang telah memenuhi penilaian kelengkapan
administratif dan lulus penilaian kemampuan melakukan Praktik Kebidanan
memperoleh surat keterangan lulus evaluasi kompetensi.
(5)
Selain mengikuti evaluasi kompetensi, Bidan Warga Negara Asing harus memenuhi
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 37
(1)
Bidan yang telah memperoleh surat keterangan lulus evaluasi kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat mengajukan permohonan STR
sementara.
(2)
STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil setelah
memenuhi persyaratan.
(3)
STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk
memperoleh SIPB.
Pasal 38
(1)
STR sementara bagi Bidan Warga Negara Asing berlaku paling lama 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(2)
SIPB bagi Bidan Warga Negara Asing berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
Pasal 39
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi STR sementara dan
Registrasi ulang STR sementara bagi Bidan Warga Negara Asing diatur dalam
Peraturan Konsil.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPB bagi Bidan Warga Negara Asing diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 40
(1)
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Bidan Warga
Negara Asing yang telah memiliki:
a.
STR sementara;
b.
SIPB; dan
c.
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2)
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan Warga
Negara Asing yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) dikenai sanksi administratif berupa :
a.
teguran tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan; atau
c.
pencabutan izin.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VI PRAKTIK KEBIDANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41
(1)
Praktik Kebidanan dilakukan di: a. Tempat Praktik Mandiri Bidan; dan b.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
(2)
Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai
dengan kompetensi dan kewenangan serta mematuhi kode etik, standar profesi,
standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
Pasal 42
(1)
Pengaturan, penetapan dan pembinaan Praktik Kebidanan dilaksanakan oleh Konsil.
(2)
Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia yang diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 43
(1)
Bidan lulusan pendidikan diploma tiga hanya dapat melakukan Praktik Kebidanan
di Fasilitas pelayanan Kesehatan.
(2)
Bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan Praktik Kebidanan di Tempat
Praktik Mandiri Bidan dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
(3)
Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada 1
(satu) Tempat Praktik Mandiri Bidan.
Pasal 44
(1)
Bidan lulusan pendidikan profesi yang menjalankan Praktik Kcbidanan di Tempat
Praktik Mandiri Bidan wajib memasang papan nama praktik.
(2)
Ketentuan mengenai papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Bidan yang tidak memasang papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa :
a.
teguran lisan;
b.
peringatan tertulis;
c.
denda administratif; dan/atau
d.
pencabutan izin.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 45
(1)
Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di Tempat Praktik Mandiri Bidan wajib
melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Bidan yang tidak melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
a.
teguran lisan;
b.
peringatan tertulis;
c.
denda administratif; dan/atau
d.
pencabutan izin.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Tugas dan
Wewenang
Pasal 46
(1)
Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan
yang meliputi:
a.
pelayanan kesehatan ibu;
b.
pelayanan kesehatan anak;
c.
pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; d. pelaksanaan
tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
e.
pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
(2)
Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara
bersama atau sendiri.
(3)
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
bertanggung jawab dan akuntabel.
Pasal 47
(1)
Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai:
a.
pemberi Pelayanan Kebidanan;
b.
pengelola Pelayanan Kebidanan;
c.
penyuluh dan konselor;
d.
pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
e.
penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
f.
peneliti.
(2)
Peran Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
Bidan
dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 47, harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan Ibu
Pasal 49
Dalam
menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam
pasal 46 ayat (1) huruf a, Bidan berwenang :
a.
memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil;
b.
memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal;
c.
memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan
normal;
d.
memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas;
e.
melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan
rujukan; dan
f.
melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa
persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan
dilanjutkan dengan rujukan.
Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Anak
Pasal 50
Dalam
menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Bidan berwenang :
a.
memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak
prasekolah;
b.
memberikan imunisasi sesuai program Pemerintah Pusat;
c.
melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah
serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan; dan
d.
memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir
dilanjutkan dengan rujukan.
Paragraf 3 Pelayanan
Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga
Berencana
Pasal
51
Dalam
menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga
berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, Bidan berwenang
melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan
kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
Ketentuan
lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan
pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Pelimpahan Wewenang
Pasal 53
Pelimpahan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d terdiri atas: a.
pelimpahan secara mandat; dan b. pelimpahan secara delegatif.
Pasal 54
(1)
Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan
oleh dokter kepada Bidan sesuai kompetensinya.
(2)
Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan secara tertulis.
(3)
Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
tanggung jawab berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
(4)
Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Pasal 55
(1)
Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf
b diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Bidan.
(2)
Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka :
a.
pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau
b.
program pemerintah.
(3)
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
disertai pelimpahan tanggung jawab.
Pasal 56
(1)
Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e merupakan penugasan pemerintah yang
dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan
lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas.
(2)
Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)
Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Bidan yang telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan
Kompetensi Bidan.
(4)
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
(5)
Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi Profesi Bidan
dan/atau organisasi profesi terkait yang diselenggarakan oleh lembaga yang
telah terakreditasi.
Pasal 57
(1)
Program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b
merupakan penugasan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
program pemerintah.
(2)
Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Bidan yang telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan Kompetensi
Bidan.
(4)
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
(5)
Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi Profesi Bidan
dan/atau organisasi profesi terkait yang diselenggarakan oleh lembaga yang
telah terakreditasi.
Pasal 58
Ketentuan
lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 5 Keadaan
Gawat Darurat Pasal 59
(1)
Dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian pertolongan pertama, Bidan dapat
melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya.
(2)
Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menyelamatkan nyawa Klien.
(3)
Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang
mengancam nyawa Klien.
(4)
Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bidan
sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
(5)
Penanganan keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB
VII HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian
Kesatu Hak dan Kewajiban Bidan
Pasal60
Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak :
a.
memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar
pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
b.
memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari Klien dan/atau
keluarganya;
c. menolak keinginan Klien atau pihak lain
yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menerima
imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;
d.
memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan
e.
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.
Pasal 61
Bidan
dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berkewajiban:
a.
memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan
mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar
prosedur operasional;
b.
memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan
kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;
c.
memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan
diberikan;
d.
merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
e.
mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar;
f.
menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
g.
menghormati hak Klien;
h.
melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan Kompetensi
Bidan;
i.
melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
j.
meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
k.
mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui
pendidikan dan/atau pelatihan; dan/ atau
l.
melakukan pertolongan gawat darurat.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien
Pasal 62
Dalam
Praktik Kebidanan, Klien berhak :
a.
memperoleh Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar
profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
b.
memperoleh inforrnasi secara benar dan jelas mengenai kesehatan Klien, termasuk
resume isi rekam medis jika diperlukan;
c.
meminta pendapat Bidan lain;
d.
memberi persetujuan atau penolakan tindakan Kebidanan yang akan dilakukan; dan
e. memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan Klien.
Pasal 63
(1)
Pengungkapan rahasia kesehatan Klien hanya dilakukan atas dasar :
a.
kepentingan kesehatan Klien;
b.
permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
c.
persetujuan Klien sendiri; dan/atau
d.
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengungkapan rahasia kesehatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Bidan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan rahasia kesehatan Klien diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 64
Dalam
Praktik Kebidanan, Klien berkewajiban :
a.
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
kesehatannya;
b.
mematuhi nasihat dan petunjuk Bidan;
c.
mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
d.
memberi imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang diterima.
BAB VIII ORGANISASI
PROFESI BIDAN
Pasal 65
(1)
Bidan berhimpun dalam satu wadah Organisasi Profesi Bidan.
(2)
Organisasi Profesi Bidan berfungsi untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Kebidanan.
Pasal 66
Organisasi
Profesi Bidan bertujuan untuk mempersatukan, membina, dan memberdayakan Bidan
dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan.
Pasal 67
(1)
Untuk mengembangkan cabang ilmu dan standar pendidikan Kebidanan, Organisasi
Profesi Bidan dapat membentuk kolegium Kebidanan.
(2)
Kolegium Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di
dalam Organisasi Profesi Bidan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium Kebidanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur oleh Organisasi Profesi Bidan.
BAB IX
PENDAYAGUNAAN BIDAN
Pasal 68
(1)
Dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kebidanan, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan pendayagunaan Bidan
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)
Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek
pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
(3)
Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri
atas pendayagunaan Bidan di dalam dan luar negeri.
(4)
Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilaksanakan melalui penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 69
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Bidan
dengan melibatkan Konsil dan Organisasi Profesi Bidan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
a.
meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
b.
melindungi masyarakat dari tindakan Bidan yang tidak sesuai standar; dan c.
memberikan kepastian hukum bagi Bidan dan masyarakat.
Pasal 70
Pembinaan
dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang sedang mengikuti
pendidikan Kebidanan diploma empat dapat berpraktik sebagai Bidan lulusan
diploma empat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah lulus pendidikan kecuali
praktik mandiri Bidan.
Pasal 72
Bidan
lulusan pendidikan diploma empat sebelum UndangUndang ini mulai berlaku dapat
berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali praktik mandiri Bidan.
Pasal 73
STR
dan SIPB yang telah dimiliki oleh Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan,
dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB berakhir.
Pasal 74
Pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penerbitan STR yang masih dalam proses,
diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 75
Bidan
lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diploma tiga Kebidanan yang telah
melakukan Praktik Kebidanan sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih tetap
dapat melakukan Praktik Kebidanan untuk jangka waktu paling lama Bulan Oktober
Tahun 2020.
Pasal 76
(1)
Bidan lulusan pendidikan diploma tiga dan Bidan lulusan pendidikan diploma
empat yang telah melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat
Praktik Mandiri Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dapat melaksanakan
Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat praktik Mandiri Bidan untuk jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(2)
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan lulusan pendidikan
diploma tiga yang melaksanakan praktik mandiri Bidan dapat mengikuti
penyetaraan Bidan lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran
lampau.
(3)
Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.
Pasal 77
Pelaksanaan
Registrasi ulang untuk Bidan yang lulus pendidikan sebelum Tahun 2013
melampirkan ljazah sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78
Peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 79
Pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Kebidanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 80
Undang-undang
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019
pada tanggal 15 Maret 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 56
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2OI9
TENTANG
KEBIDANAN
I. UMUM
Pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit,
serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan Kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditujukan khusus kepada perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pelayanan Kebidanan harus diberikan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman.
Profesi Bidan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai macam kendala seperti persebaran Bidan yang belum merata dan menjangkau seluruh wilayah terpencil di Indonesia, serta pendidikan Kebidanan yang sampai saat ini sebagian besar masih pada jenis pendidikan vokasi yang menyebabkan pengembangan profesi Bidan berjalan sangat lambat.
Dalam hal praktik Kebidanan, masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh Bidan. Selain itu, Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat.
Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor bagi K1ien, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta peneliti. Pelayanan Kebidanan yang diberikan oleh Bidan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Kebidanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien.
Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi Bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan, pelindungan, dan kepastian hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Kebidanan. Pengaturan Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu pendidikan dan Pelayanan Kebidanan, memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Undang-Undang ini mengatur mengenai pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang
Maha Esa yang mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "nilai ilmiah" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "etika dan profesionalitas" adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa Bidan dalam menjalankan Asuhan Kebidanan harus memberikan pelindungan bagi Bidan dan masyarakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "keselamatan Klien" adalah bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan keselamatan Klien.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kecukupan" adalah memenuhi jumlah satuan angka kredit profesi.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengguna" adalah penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan Warga Negara Asing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya" antara lain klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengaturan" adalah pengaturan di bidang teknis keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Konsil" adalah Konsil Kebidanan. Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan" antara lain Tempat Praktik Mandiri Bidan yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan pendidikan profesi, klinik, puskesmas, dan rumah sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
PasaI 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Kompetensi dan kewenangan Bidan diperoleh berdasarkan pendidikan kebidanan lulusan program diploma tiga dan pendidikan kebidanan lulusan program profesi yang ditempuh. Pasal 49
Huruf a
"Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil" antara lain memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka perencanaan kehamilan, perencanaan persalinan, dan persiapan menjadi orang tua.
Huruf b
"Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal" antara lain memberikan asuhan pada masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin, mempromosikan air susu ibu eksklusif, dan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan. Yang dimaksud dengan "masa kehamilan normal" adalah kehamilan tanpa komplikasi dan/atau penyakit penyerta.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pertolongan pertama" adalah pertolongan awal kegawatdaruratan untuk resusitasi dan/atau stabilisasi sebelum dilakukan rujukan misalnya penanganan perdarahan postpartum dengan atonia uteri, dilakukan pertolongan kegawatdaruratan untuk stabilisasi ibu sebelum melakukan rujukan (seperti: pasang infus, pemberian uterotonika, oksigen).
Huruf f
Yang dimaksud dengan "Asuhan pascakeguguran" adalah Asuhan Kebidanan untuk melakukan penatalaksanaan terhadap perempuan yang mengalami keguguran, baik keguguran spontan ataupun keguguran diinduksi. Contohnya: memberikan konseling pra dan pasca tindakan medis, memberikan layanan kontrasepsi pascakeguguran.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "disertai pelimpahan tanggung jawab" dalam ketentuan ini adalah tanggung jawab dalam pelayanan Kebidanan diberikan kepada Bidan sebagai penerima pelimpahan wewenang.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "imbalan jasa" dalam ketentuan ini misalnya pembayaran dalam bentuk natura dan innatura. Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "penugasan khusus" adalah pendayagunaan secara khusus Bidan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "resume isi rekam medis" adalah ringkasan informasi yang berisi catatan Asuhan Kebidanan dan Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan oleh Bidan kepada Klien.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Organisasi Profesi Bidan" adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6325
